Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pemerintah harus cepat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Jika terus dibiarkan, keuangan negara bisa bobol Rp 300 triliun hanya untuk subsidi BBM.
Wakil Sekjen Apindo Franky Sibarani menuturkan kebijakan ini harus diambil karena kedudukan dan situasi keuangan negara sudah darurat.
"Sebetulnya situasi kalau menurut Apindo, negara ini posisinya sudah darurat kalau dilihat juga dari keuangan. Posisinya keuangan kita ini sangat berat di satu sisi pembayar pajak dan pemasukan itu turun dan mempengaruhi income negara sehingga targetnya tidak tercapai. Di sisi lain kita mengalokasikan besar untuk BBM, subsidi energi ini sangat besar sekali," ungkap Franky saat ditemui detikFinance di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Senin (22/04/2013).
Ia menambahkan, pemerintah memberikan satu ruang yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi melalui ketidakpastian soal kebijakan BBM. Sehingga menurutnya, harga BBM harus segera dinaikkan agar tidak memberatkan anggaran negara.
"Dalam ruang itu kita mengusulkan sebenarnya memang harus naik. Karena dengan harga naik itu lebih menjadi sehat karena kita tidak harus mengalokasikan Rp 100 triliun, Rp 200 triliun lebih hanya untuk BBM. Problem sekarang itu mengganggu perekonomian sebenarnya, tetapi kuncinya hanya satu terkait kebijakan BBM naikan harga," imbuhnya.
Lebih lanjut ia menuturkan bahwa dampak dari kenaikan harga BBM nantinya cukup kecil. Sehingga wacana pemerintah untuk menaikan harga Rp 2.000/liter dan khusus dikenakan untuk kendaraan plat hitam segera harus dilakukan.
"Sekarang kebijakan pemerintah untuk plat kuning dan sepeda motor segera eksekusi saja. Apapun itu pasti baik dengan segala konsekuensi jadi jangan berlama-lama," katanya.
Franky menuturkan bagi pelaku usaha, kebijakan ini tak terlalu masalah, karena selama ini sudah terbiasa dengan harga BBM internasional. Selain itu, masalah lain bagi adalah persial efisiensi distribusi dan sistem logistik.
"Kalau distribusi itu sudah jelas bahwa itu adalah plat kuning dan ada beberapa plat hitam. Tetapi kenaikan hanya Rp 2.000/liter itu bararti 50%. Nah akan tetapi di dalam produk harga itu hanya sekitar 2% untuk biaya distribusi. Biaya BBM itu 5-20% untuk produk seperti consumer good. Kalo angka naik 50% daampaknya itu tidak besar bagi produk konsumsi kita," jelasnya.
Thanks for reading: Pengusaha Anggap APBN 2013 Sudah Darurat, BBM Harus Naik
Wakil Sekjen Apindo Franky Sibarani menuturkan kebijakan ini harus diambil karena kedudukan dan situasi keuangan negara sudah darurat.
"Sebetulnya situasi kalau menurut Apindo, negara ini posisinya sudah darurat kalau dilihat juga dari keuangan. Posisinya keuangan kita ini sangat berat di satu sisi pembayar pajak dan pemasukan itu turun dan mempengaruhi income negara sehingga targetnya tidak tercapai. Di sisi lain kita mengalokasikan besar untuk BBM, subsidi energi ini sangat besar sekali," ungkap Franky saat ditemui detikFinance di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Senin (22/04/2013).
Ia menambahkan, pemerintah memberikan satu ruang yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi melalui ketidakpastian soal kebijakan BBM. Sehingga menurutnya, harga BBM harus segera dinaikkan agar tidak memberatkan anggaran negara.
"Dalam ruang itu kita mengusulkan sebenarnya memang harus naik. Karena dengan harga naik itu lebih menjadi sehat karena kita tidak harus mengalokasikan Rp 100 triliun, Rp 200 triliun lebih hanya untuk BBM. Problem sekarang itu mengganggu perekonomian sebenarnya, tetapi kuncinya hanya satu terkait kebijakan BBM naikan harga," imbuhnya.
Lebih lanjut ia menuturkan bahwa dampak dari kenaikan harga BBM nantinya cukup kecil. Sehingga wacana pemerintah untuk menaikan harga Rp 2.000/liter dan khusus dikenakan untuk kendaraan plat hitam segera harus dilakukan.
"Sekarang kebijakan pemerintah untuk plat kuning dan sepeda motor segera eksekusi saja. Apapun itu pasti baik dengan segala konsekuensi jadi jangan berlama-lama," katanya.
Franky menuturkan bagi pelaku usaha, kebijakan ini tak terlalu masalah, karena selama ini sudah terbiasa dengan harga BBM internasional. Selain itu, masalah lain bagi adalah persial efisiensi distribusi dan sistem logistik.
"Kalau distribusi itu sudah jelas bahwa itu adalah plat kuning dan ada beberapa plat hitam. Tetapi kenaikan hanya Rp 2.000/liter itu bararti 50%. Nah akan tetapi di dalam produk harga itu hanya sekitar 2% untuk biaya distribusi. Biaya BBM itu 5-20% untuk produk seperti consumer good. Kalo angka naik 50% daampaknya itu tidak besar bagi produk konsumsi kita," jelasnya.
No comments:
Post a Comment