Padang - Pemerintah semakin serius menggarap proyek Jembatan Selat Sunda. Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto (Djokir) menegaskan, bagaimanapun proyek ini akan berjalan terus.
"JSS itu sudah jelas, jalan terus, pasti diteruskan," kata Djokir kepada detikFinance di Bandara Minang Kabau, Sumatera Barat, Rabu (24/4/2013).
Dia mengungkapkan, dirinya telah menyurati Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengusulkan proyek ini agar dibangun dengan keikutsertaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tak hanya mengandalkan swasta.
"Atas nama Menteri PU saya surati Pak Menko, pendapat saya terus. Yang lain mungkin tidak sependapat saya nggak tahu, tapi menurut saya ini terus. Dan kita menggunakan sistem yang sharenya swasta sebagian besar diambil oleh BUMN kita," papar Djokir.
"Jadi Perpres 86 masih berjalan. Cuman pemilik perusahaan yang pemrakarsa itu, yang dulu hanya pemda Lampung, Pemda Banten, dan swasta, yang swasta ini sebagian besar diambil oleh BUMN. Itu yang saya usulkan ke Pak Hatta," imbuhnya.
Dikatakan Djokir, isyarat bahwa pembangunan mega proyek yang akan menelan investasi hingga ratusan triliun ini pun sudah banyak digaungkan pemerintah. Sehingga, tak lama lagi, studi kelaikan proyek ini dapat segera dilakukan, dan proses konstruksi proyek dapat dilancarkan sesuai target di tahun 2014.
"Kalau kemana-mana dia ngomong jalan terus berarti setuju dia (usulan saya). Pak presiden juga sudah bertemu masyarakat sana itu, di-declare di sana. Berarti kan iya," katanya.
Dia pun mengaku, dengan berpindahnya posisi Menteri Keuangan Agus Martowardjojo sebagai Gubernur BI sekarang dan digantikan sementara oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, tak menjadikan bahasan proyek ini berubah.
"Nggak ada perubahan, sejak Pak Agus masih ada di situ, usulan saya itu. Mudah-mudahan nggak ada," tutupnya.
Thanks for reading: Djokir: Proyek Jembatan Selat Sunda Sudah Jelas, Jalan Terus!
"JSS itu sudah jelas, jalan terus, pasti diteruskan," kata Djokir kepada detikFinance di Bandara Minang Kabau, Sumatera Barat, Rabu (24/4/2013).
Dia mengungkapkan, dirinya telah menyurati Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengusulkan proyek ini agar dibangun dengan keikutsertaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tak hanya mengandalkan swasta.
"Atas nama Menteri PU saya surati Pak Menko, pendapat saya terus. Yang lain mungkin tidak sependapat saya nggak tahu, tapi menurut saya ini terus. Dan kita menggunakan sistem yang sharenya swasta sebagian besar diambil oleh BUMN kita," papar Djokir.
"Jadi Perpres 86 masih berjalan. Cuman pemilik perusahaan yang pemrakarsa itu, yang dulu hanya pemda Lampung, Pemda Banten, dan swasta, yang swasta ini sebagian besar diambil oleh BUMN. Itu yang saya usulkan ke Pak Hatta," imbuhnya.
Dikatakan Djokir, isyarat bahwa pembangunan mega proyek yang akan menelan investasi hingga ratusan triliun ini pun sudah banyak digaungkan pemerintah. Sehingga, tak lama lagi, studi kelaikan proyek ini dapat segera dilakukan, dan proses konstruksi proyek dapat dilancarkan sesuai target di tahun 2014.
"Kalau kemana-mana dia ngomong jalan terus berarti setuju dia (usulan saya). Pak presiden juga sudah bertemu masyarakat sana itu, di-declare di sana. Berarti kan iya," katanya.
Dia pun mengaku, dengan berpindahnya posisi Menteri Keuangan Agus Martowardjojo sebagai Gubernur BI sekarang dan digantikan sementara oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, tak menjadikan bahasan proyek ini berubah.
"Nggak ada perubahan, sejak Pak Agus masih ada di situ, usulan saya itu. Mudah-mudahan nggak ada," tutupnya.
No comments:
Post a Comment