Jakarta - Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum sepakat dengan pihak Jepang yakni Nippon Asahan Alumunium (NAA), terkait harga pengambilalihan saham NAA sebesar 58,87% di PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).
"Besok siang saya rapat dengan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian, mau melakukan finishing perhitungan harga akhir. Sampai saat ini kita masih melakukan perundingan harga," ucap Menteri Perindustrian MS Hidayat saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2013).
Saat ini, kata Hidayat, Tim Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) sudah ikut terlibat dan sudah bekerja dalam 10 hari ini. "Tim BPKP sudah terlibat bertemu dengan Tim Lawyer dari NAA dan sudah 10 hari ini mereka bekerja. Kami mengharapkan ada penyesuaian harga, kita putuskan dengan sempurna," katanya.
Namun, bila pemerintah dan Jepang-NAA tidak juga sepakat masalah harga, maka pemerintah sudah siap menyerahkan permasalahan tersebut ke pihak ketiga yaitu arbitrase.
"Kalau tidak bisa seperti rencana semula, yang jelas 1 November 2013 Inalum itu beralih ke Indonesia, tapi kami kemudian akan membayar sesuai dengan apa yang kami perhitungan dan kemudian pihak ketiga Arbitrase akan memutuskan dan tentunya kita akan mengikuti keputusan tersebut," jelasnya.
Inalum adalah usaha patungan pemerintah Indonesia dengan Jepang. Proyek ini didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton per tahun.
Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA). Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50% dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang.
Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerja sama pengelolaan PT Inalum berakhir 31 Oktober 2013. Untuk mengambil alih perusahaan aluminium tersebut, pemerintah menyiapkan dana US$ 723 juta atau Rp 7 triliun.
Thanks for reading: RI dan Jepang Belum Juga Sepakat Soal Harga Inalum
"Besok siang saya rapat dengan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian, mau melakukan finishing perhitungan harga akhir. Sampai saat ini kita masih melakukan perundingan harga," ucap Menteri Perindustrian MS Hidayat saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2013).
Saat ini, kata Hidayat, Tim Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) sudah ikut terlibat dan sudah bekerja dalam 10 hari ini. "Tim BPKP sudah terlibat bertemu dengan Tim Lawyer dari NAA dan sudah 10 hari ini mereka bekerja. Kami mengharapkan ada penyesuaian harga, kita putuskan dengan sempurna," katanya.
Namun, bila pemerintah dan Jepang-NAA tidak juga sepakat masalah harga, maka pemerintah sudah siap menyerahkan permasalahan tersebut ke pihak ketiga yaitu arbitrase.
"Kalau tidak bisa seperti rencana semula, yang jelas 1 November 2013 Inalum itu beralih ke Indonesia, tapi kami kemudian akan membayar sesuai dengan apa yang kami perhitungan dan kemudian pihak ketiga Arbitrase akan memutuskan dan tentunya kita akan mengikuti keputusan tersebut," jelasnya.
Inalum adalah usaha patungan pemerintah Indonesia dengan Jepang. Proyek ini didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton per tahun.
Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA). Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50% dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang.
Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerja sama pengelolaan PT Inalum berakhir 31 Oktober 2013. Untuk mengambil alih perusahaan aluminium tersebut, pemerintah menyiapkan dana US$ 723 juta atau Rp 7 triliun.
No comments:
Post a Comment