Jakarta - Gubenur DKI Jakarta Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merasa gelisah dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat mengenai mobil murah atau low cost green car (LCGC). Jokowi dan Ahok diminta segera membuat kebijakan nyata untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan di Jakarta.
Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan Electronic Road Pricing (ERP) merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemacetan dengan sistem memungut bayaran pada setiap kendaraan yang melintasi kawasan tertentu yang diterapkan ERP.
"Singapura merupakan Negara tetangga terdekat yang sudah menunjukkan bukti mengenai keberhasilan ERP untuk mengurai kemacetan," katanya kepada detikFinance, Rabu (18/9/2013)
Menurutnya banyak pejabat Pemrpov DKI Jakarta, konsultan, pakar, LSM, dan operator ticketing yang sudah studi banding ke Singapura dan Negara-negara lain yang telah melaksanakan ERP.
"Artinya, pengetahuan teknis mengenai implementasi ERP itu sudah cukup dimiliki oleh para stakeholder transportasi di Jakarta. Sayang, sampai sekarang belum ada implementasinya. Oleh karena itu, yang dibutuhkan sekarang adalah memutuskan saja untuk dilaksanakan," tegas Darmaningtyas.
Menurutnya ini lah saat yang tepat bagi Jokowi dan Ahok untuk mengambil keputusan menerapkan ERP di Jakarta. Kajian teknis mengenai bagaimana penerapan sistem ERP itu sudah sangat banyak.
Ia mengatakan landasan hukum soal ERP juga sudah jelas, yaitu Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing,
"Sehingga apa lagi yang ditunggu oleh Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menerapkan ERP?" tanya Darmaningtyas.
Darmaningtyas mengakui Jokowi tidak mungkin menolak ketentuan LCGC yang telah dibuat pemerintah pusat. Sehingga harus segera diantisipasi secara cepat dengan menerapkan ERP.
"Segera putuskan pelaksanaan ERP agar dapat ditindak-lanjuti di tingkat bawah dengan melakukan persiapan-persiapan teknis, termasuk lelang mengadaan alat-alatnya. Apabila keputusan penerapan ERP itu dapat diambil sekarang, maka penganggarannya dapat dialokasikan dalam APBD 2014 nanti, sehingga paling lambat, akhir 2014 sudah terimplementasi," seru Darmaningtyas.
Thanks for reading: Mobil Murah Bakal Bikin Macet Jakarta, Jokowi Harus Tiru Singapura
Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan Electronic Road Pricing (ERP) merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemacetan dengan sistem memungut bayaran pada setiap kendaraan yang melintasi kawasan tertentu yang diterapkan ERP.
"Singapura merupakan Negara tetangga terdekat yang sudah menunjukkan bukti mengenai keberhasilan ERP untuk mengurai kemacetan," katanya kepada detikFinance, Rabu (18/9/2013)
Menurutnya banyak pejabat Pemrpov DKI Jakarta, konsultan, pakar, LSM, dan operator ticketing yang sudah studi banding ke Singapura dan Negara-negara lain yang telah melaksanakan ERP.
"Artinya, pengetahuan teknis mengenai implementasi ERP itu sudah cukup dimiliki oleh para stakeholder transportasi di Jakarta. Sayang, sampai sekarang belum ada implementasinya. Oleh karena itu, yang dibutuhkan sekarang adalah memutuskan saja untuk dilaksanakan," tegas Darmaningtyas.
Menurutnya ini lah saat yang tepat bagi Jokowi dan Ahok untuk mengambil keputusan menerapkan ERP di Jakarta. Kajian teknis mengenai bagaimana penerapan sistem ERP itu sudah sangat banyak.
Ia mengatakan landasan hukum soal ERP juga sudah jelas, yaitu Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing,
"Sehingga apa lagi yang ditunggu oleh Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menerapkan ERP?" tanya Darmaningtyas.
Darmaningtyas mengakui Jokowi tidak mungkin menolak ketentuan LCGC yang telah dibuat pemerintah pusat. Sehingga harus segera diantisipasi secara cepat dengan menerapkan ERP.
"Segera putuskan pelaksanaan ERP agar dapat ditindak-lanjuti di tingkat bawah dengan melakukan persiapan-persiapan teknis, termasuk lelang mengadaan alat-alatnya. Apabila keputusan penerapan ERP itu dapat diambil sekarang, maka penganggarannya dapat dialokasikan dalam APBD 2014 nanti, sehingga paling lambat, akhir 2014 sudah terimplementasi," seru Darmaningtyas.
No comments:
Post a Comment