Mobil Murah Bakal Bikin Macet Jakarta, Jokowi Harus Tiru Singapura

Jakarta - Gubenur DKI Jakarta Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merasa gelisah dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat mengenai mobil murah atau low cost green car (LCGC). Jokowi dan Ahok diminta segera membuat kebijakan nyata untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan di Jakarta.

Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan Electronic Road Pricing (ERP) merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemacetan dengan sistem memungut bayaran pada setiap kendaraan yang melintasi kawasan tertentu yang diterapkan ERP.

"Singapura merupakan Negara tetangga terdekat yang sudah menunjukkan bukti mengenai keberhasilan ERP untuk mengurai kemacetan," katanya kepada detikFinance, Rabu (18/9/2013)

Menurutnya banyak pejabat Pemrpov DKI Jakarta, konsultan, pakar, LSM, dan operator ticketing yang sudah studi banding ke Singapura dan Negara-negara lain yang telah melaksanakan ERP.

"Artinya, pengetahuan teknis mengenai implementasi ERP itu sudah cukup dimiliki oleh para stakeholder transportasi di Jakarta. Sayang, sampai sekarang belum ada implementasinya. Oleh karena itu, yang dibutuhkan sekarang adalah memutuskan saja untuk dilaksanakan," tegas Darmaningtyas.

Menurutnya ini lah saat yang tepat bagi Jokowi dan Ahok untuk mengambil keputusan menerapkan ERP di Jakarta. Kajian teknis mengenai bagaimana penerapan sistem ERP itu sudah sangat banyak.

Ia mengatakan landasan hukum soal ERP juga sudah jelas, yaitu Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing,

"Sehingga apa lagi yang ditunggu oleh Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menerapkan ERP?" tanya Darmaningtyas.

Darmaningtyas mengakui Jokowi tidak mungkin menolak ketentuan LCGC yang telah dibuat pemerintah pusat. Sehingga harus segera diantisipasi secara cepat dengan menerapkan ERP.

"Segera putuskan pelaksanaan ERP agar dapat ditindak-lanjuti di tingkat bawah dengan melakukan persiapan-persiapan teknis, termasuk lelang mengadaan alat-alatnya. Apabila keputusan penerapan ERP itu dapat diambil sekarang, maka penganggarannya dapat dialokasikan dalam APBD 2014 nanti, sehingga paling lambat, akhir 2014 sudah terimplementasi," seru Darmaningtyas.

Thanks for reading: Mobil Murah Bakal Bikin Macet Jakarta, Jokowi Harus Tiru Singapura

Pengembang Tak Setuju BI Larang Bank Kucurkan KPR Jika Rumah Belum Jadi

Jakarta - Bank Indonesia (BI) pada akhir September ini akan mengeluarkan kebijakan pelarangan pengucuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pembelian rumah kedua dan ketiga jika rumah tersebut belum terbangun. Pengembang menganggap kebijakan ini kontraproduktif dengan pihak pengembang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso saat berdiskusi dengan wartawan di Kantor DPP REI Simprug, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

"Peraturan ini membahayakan, banyak lobangnya. Jika BI melakukan pengetatan maka tujuan BI untuk mengerem laju pertumbuhan properti malah kontraproduktif," kata Setyo.

Dia menjelaskan, kebijakan BI saat ini cenderung tidak tepat waktu. Pasalnya, saat ini sektor properti tumbuh sangat baik, namun dengan adanya pengetatan dari kebijakan BI tersebut, sektor properti akan terhambat.

"Selama ini transaksi di sektor ini didominasi melalui KPR. Kami takut justru itu bisa mematikan usaha para pengembang karena pengembang juga terpukul dengan naiknya harga bahan bangunan," papar Setyo.

Kebijakan BI tersebut berlaku untuk pengucuran KPR untuk rumah kedua dan seterusnya. Setyo menilai, hal tersebut belum jelas. Bank maupun pihak pengembang sendiri tidak memiliki database mengenai kepemilikan rumah pertama dari konsumen, sehingga dirasa kebijakan ini belum tepat.

"Bagaimana menilainya itu rumah kedua ketiga. Emang nggak boleh dari Cileungsi mau pindah ke Menteng. Itu kan contoh. Ini harus dicermati, pemikiran BI bagus, tapi implementasinya di lapangan itu susah. Perbankan juga bingung rumah pertama atau kedua itu bagaimana, nggak ada database-nya," tegas Setyo.

Thanks for reading: Pengembang Tak Setuju BI Larang Bank Kucurkan KPR Jika Rumah Belum Jadi

Warga Korban Letusan Gunung Sinabung Tetap Panen Sayuran

Kabanjahe - Kendati masih berstatus pengungsi, sejumlah warga Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut) tetap melaksanakan panen di ladang mereka. Panen dilakukan untuk antisipasi kerugian lebih besar.

Peppy Sitepu (31) terlihat memanen tanaman kolnya, Rabu (18/9/2013) siang, di Desa Sigarang-garang, Kecamatan Naman Teran. Dengan membawa sejumlah pekerja atau aron, mereka memanen kol yang sudah sudah berselimut abu vulkanik yang bersumber dari letusan Gunung Sinabung.

“Ini tidak rusak kolnya. Hanya saja lapisannya harus dibuka lebih banyak dibanding biasa. Bagian dalamnya bersih,” kata Sitepu usai memanen kolnya.

Selain yang di Sigarang-garang, Sitepu juga memanen sayurannya jenis yang lain yang ada di desa yang lain lagi. Panen harus dilakukan karena sudah masanya, walau kondisinya mulai rusak. Ada juga yang dipanen karena menghindari kerusakan yang lebih parah.

“Kalau untung, sepertinya tidaklah. Merugi yang mungkin, ini pun kalau bisa balik modal sudah bagus,” kata Sitepu.

Selain Sitepu, ada banyak petani lainnya yang melaksanakan panen dipercepat. Para petani yang umumnya berstatus sebagai pengungsi, akan meninggalkan pengungsian pada siang hari untuk kembali ke rumah, memantau ladangnya. Mereka memanen apa yang bisa dipanen.

Kepala Dinas Pertanian Agustoni Tarigan menyatakan, pihaknya masih belum bisa memastikan berapa banyak areal pertanian yang rusak. Mereka masih belum memegang data pasti.

“Saat ini proses pendataan masih berlangsung,” kata Tarigan kepada wartawan.

Thanks for reading: Warga Korban Letusan Gunung Sinabung Tetap Panen Sayuran

Menhub: Mobil Murah Sabtu-Minggu Saja Dipakai, Jangan Senin Sampai Jumat

Jakarta - Aturan mobil murah yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat mendapat tanggapan beragam dari banyak pihak. Menteri Perhubungan EE. Mangindaan mengatakan tidak menolak mobil murah, tapi perlu pengaturan kendaraan agar tidak macet.

"Kalau demi kemajuan teknologi, kasihan rakyat mau beli. Kalau boleh Sabtu-Minggu saja dipakai, jangan Senin sampai Jumat, padat sekali. Kan selalu kita yang mesti ditanya macet," kata Mangindaan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Mengindaan mengatakan, saat ini aturan mobil murah sudah keluar. Saatnya pemerintah berpikir agar macet tidak terjadi, khususnya di ibu kota.

"Saran kami, pikirkan supaya tidak tambah macet. Dari pihak kita, tentu akan imbau, silakan jangan di kota. Silakan di daerah yang tidak macet. Di luar Jawa terutama," papar Mangindaan.

Kemudian, Mangindaan menyatakan, pihaknya sedang mendorong peningkatan transportasi massal agar penggunaan kendaraan pribadi bisa berkurang.

"Mari kita kembangkan di bus supaya tidak perorangan. Alihkan ke MRT, comutter line sehingga kemacetan tidak terlalu menghambat. Kereta api kan makin bagus pelayanannya, tarif makin turun karena kita subsidi. Bus juga, justru kami minta bus diperbanyak dengan mesin yang demikian, yang murah. Sehingga bertandinglah," kata Mangindaan.

Thanks for reading: Menhub: Mobil Murah Sabtu-Minggu Saja Dipakai, Jangan Senin Sampai Jumat

Kena Dampak Kemarau, 1 Pembangkit PLTA Mrica di Banjarnegara Setop Operasi

Banjarnegara - Dampak musim kemarau berimbas pada penurunan debit air yang masuk ke Waduk Panglima Besar Jenderal Soedirman di Mrica, Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibatnya, Pembanglit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang dikelola PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit (UBP) Mrica hanya mengoperasikan dua unit dari tiga unit yang ada.

“Saat ini debit air mencapai 20 m3 per detik atau mengalami penurunan 30 m3 per detik. Sehingga dari tiga turbin yang ada, hanya ada dua turbin yang beroperasi. Masing-masing turbin kapasitasnya 60 MW, sehingga totalnya mencapai 180 MW. Dengan begitu, saat ini hanya 120 MW yang dioperasikan. Kami siap mengoperasikan jika ada perintah dari PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B),” kata Humas PT Indonesia Power UBP Mrica Banjarnegara Sambudi, Rabu (18/9/2013).

Sambudi menjelaskan pengurangan kapasitas produksi 60 MW tersebut biasa terjadi saat musim kemarau, karena masalah pasokan air yang masuk ke Waduk Panglima Besar Soedirman lebih kecil jika dibandingkan dengan saat musim penghujan.

“Operasional PLTA tergantung dengan P3B yang berada di Ungaran. Jadi, sewaktu-waktu ada perintah operasi, maka kami siap beroperasi. Rata-rata setiap harinya beroperasi selama 3 jam,” ujarnya.

Sementara itu secara terpisah, Kepala Kelompok Teknisi Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Cilacap Teguh Wardoyo mengatakan musim penghujan di wilayah Banjarnegara dan sekitarnya diperkirakan akan terjadi pada bulan Oktober.

“Kami memperkirakan, musim penghujan di Banjarnegara akan turun pada Oktober,” ungkapnya.

Thanks for reading: Kena Dampak Kemarau, 1 Pembangkit PLTA Mrica di Banjarnegara Setop Operasi

Ini Kentungan Berinvestasi Peternakan di Australia

Bogor - Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan keuntungan yang didapat bila berbisnis peternakan di Australia. Australia dinilai sebagai tempat yang baik untuk berinvestasi sapi saat ini.

"Kalau di Australia itu ladang pengembalaan sapinya sangat luas. Luas lahan satu petani itu bisa mempunyai 1,2 juta hektar lahan. Sehingga sapi di sana bisa dilepas begitu saja," ungkap Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Syukur Iwantoro saat berdiskusi dan seminar nasional di Botani Square Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/9/2013).

Dengan dilepasnya sapi, maka ada pengurangan biaya pakan ternak. Alasannya karena sapi memakan gratis rumput dari lahan yang disediakan. Selain itu, sapi mudah melakukan reproduksi dan berkembang biak.

"Oleh karena itu biaya pakan itu hanya maksimal 10% karena makan sendiri sapinya. Keunggulan lain adalah pembibitan," imbuhnya.

Berbeda dengan Australia, pengembangan lahan sapi di Indonesia banyak terkendala Hak Guna Usaha (HGU). Indonesia dinilainya hanya cocok untuk tempat penggemukan sapi.

"Yang jelas, kendala di Indonesia itu karena status lahan. Kalau penggemukan kita lebih unggul dibandingkan mereka (Australia)," imbuhnya.

Syukur sendiri tidak mempermasalahkan dua perusahaan BUMN yaitu PT RNI (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk berbisnis sapi di Australia.

"Semua perusahaan pastinya mempunyai rencana bisnis, sepanjang itu bagus niatnya dan baik, kita dukung aja. Hanya saja, ekspor impor tetap berjalan seperti biasa," katanya.

Namun ia menjelaskan, lebih baik kedua perusahaan pelat merah itu tetap mengembangkan bisnis sapinya di Indonesia. Hal ini karena pakan ternak sapi yang banyak terutama PT RNI yang memproduksi tebu dan bisa dijadikan pakan ternak.

"Kalau RNI basisnya tebu, kalau sapi tebu dengan luasan yang cukup luas itu lebih mendukung. Karena pakan akan berlimpah," cetusnya.

Thanks for reading: Ini Kentungan Berinvestasi Peternakan di Australia

Kementan Gaet LIPI Kembangkan Tempat Penggemukan Sapi di 3 Pulau

Jakarta - Kementerian Pertanian dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerjasama mengembangkan produktifitas sapi di 3 pulau di Indonesia. Ketiga pulau ini nantinya akan mengembangkan 3 jenis sapi lokal yang berbeda.

"Pulau Raya untuk sapi Aceh, Pulau Nusaprinda untuk sapi Bali, dan Pulau Sapudi sapi Madura," ungkap Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Syukur Iwantoro saat berdiskusi dan seminar nasional di Botani Square Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/9/2013).

Ketiga jenis sapi lokal tersebut nantinya akan dilakukan pemurnian. Pemurnian dilakukan dengan mengkawinkan sapi sejenis di tempat yang sama. Kawin silang sapi dinilai kurang efektif bahkan mengurangi berat bobot sapi.

"Jadi saat ini sapi bali banyak yang kawin silang dan bobotnya menurun terus. Sama halnya dengan sapi aceh. Ini perlu dimurnikan agar bobotnya tidak kalah dengan sapi di luar negeri. Oleh karena itu kita perlu pemurnian sapi di pulau itu. Jadi nanti ada proyek keroyokan baik itu LIPI dan Kementan. Pendekatan dengan menggunakan teknologi dan rekayasa teknologi," imbuhnya.

Dengan anggaran Rp 6 miliar/pulau/tahun, Kementan berharap ada manfaat terutama peningkatan produktifitas bibit sapi. Selain itu bibit sapi yang dihasilkan jauh lebih baik bila rata-rata bibit sapi yang ada saat ini.

"Sudah ada anggarannya Rp 6 miliar/pulau di tahun 2014, jadi hasilnya bibit sapi yang dihasilkan akan bersertifikat. Harganya jauh lebih mahal. Kalau di Australia itu harganya antara Rp 40-50 juta/ekor, sapi perah bisa Rp 90 juta/ekor. Jadi akan menggairahkan untuk peternakan," katanya.

"Keturunan yang dihasilkan juga dengan pertumbuhan bobot per harinya itu jauh lebih tinggi bila dibandingkan sapi saat ini. Selisihnya 0,4-0,6 kg/hari. Dengan pakan yang baik bisa 0,9-1,2 kg/hari. Turunannya juga waktu bereproduksi jauh lebih lama bisa 8-9 kali dan setiap tahun pasti beranak. Kesehatan sapi juga meningkat," ujarnya.

Thanks for reading: Kementan Gaet LIPI Kembangkan Tempat Penggemukan Sapi di 3 Pulau