Jakarta - Sebagai ibu kota, Jakarta memang punya segalanya terutama kue ekonomi nasional. Menurut data Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit ke Jakarta per Juli 2013 mencapai Rp 997,06 triliun rupiah atau yang tertinggi di Indonesia.
Jawa Barat, yang menempati peringkat kedua, “hanya” memperoleh penyaluran kredit sebesar Rp 387,38 triliun.
Penyaluran kredit berhubungan dengan aktivitas ekonomi yang memang begitu terpusat di Jakarta. Pada kuartal II-2013, pulau Jawa menyumbang 58,15 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional yang berjumlah Rp 2.210,1 triliun. Di pulau Jawa sendiri, Jakarta memiliki porsi tertinggi yaitu 16,5 persen.
Tak heran kalau salah satu motif pemindahan ibu kota adalah untuk pemerataan ekonomi. “Jika ibu kota dipindah ke Kalimantan atau daerah lain, maka akan tercipta kegiatan ekonomi dan peluang investasi di sana. Pembangunan tidak lagi terpusat di Jakarta,” kata Juniman, Kepala Ekonom Bank Internasional Indonesia, di Jakarta kemarin.
Lalu kota mana yang potensial untuk menjadi ibu kota baru? Juniman bilang daerah di sekitar Karawang (Jawa Barat) layak dipertimbangkan. Biaya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah Karawang bisa dihemat karena lokasinya tidak terlalu jauh.
“Masih ada space yang cukup luas untuk menampung aktivitas pemerintahan. Infrastrukturnya juga sudah siap, belum lagi ada rencana pembangunan bandara di sana,” ucap Juniman.
Jika di luar Jawa, Palangkaraya adalah opsi terbaik. Kota ini, kata Juniman, berada di tengah-tengah wilayah kedaulatan Indonesia sehingga bisa menjadi simbol negara. Tapi ongkos yang diperlukan untuk pemindahan sampai ke luar Pulau Jawa sangat mahal.
“Kemudian jika pusat bisnis masih di Jakarta maka proses perizinan menjadi sulit karena lokasinya berjauhan, ada masalah inefisiensi,” tutur Juniman. “Pulau Jawa yang paling memungkinkan.”
Sri Adiningsih, Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada, berpendapat sebaliknya. Untuk mendukung pemerataan pembangunan, Adiningsih berpendapat sebaiknya ibu kota berada di luar Jawa tetapi bisa menjangkau seluruh wilayah dengan relatif mudah. “Kalau masih di Jawa, ya konsentrasi pembangunan terus di Jawa saja,” ujarnya.
Lokasi baru itu, kata dia, secara geopolitik harus mencerminkan Indonesia. Kemudian harus strategis, aman, tidak ada ancaman bencana alam, serta didukung secara budaya dan politik. “Jakarta masih bisa menjadi pusat bisnis karena sulit untuk memindah begitu banyak perusahaan,” kata Adiningsih.
Thanks for reading: Pindah Saja Biar Ekonomi Merata
Jawa Barat, yang menempati peringkat kedua, “hanya” memperoleh penyaluran kredit sebesar Rp 387,38 triliun.
Penyaluran kredit berhubungan dengan aktivitas ekonomi yang memang begitu terpusat di Jakarta. Pada kuartal II-2013, pulau Jawa menyumbang 58,15 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional yang berjumlah Rp 2.210,1 triliun. Di pulau Jawa sendiri, Jakarta memiliki porsi tertinggi yaitu 16,5 persen.
Tak heran kalau salah satu motif pemindahan ibu kota adalah untuk pemerataan ekonomi. “Jika ibu kota dipindah ke Kalimantan atau daerah lain, maka akan tercipta kegiatan ekonomi dan peluang investasi di sana. Pembangunan tidak lagi terpusat di Jakarta,” kata Juniman, Kepala Ekonom Bank Internasional Indonesia, di Jakarta kemarin.
Lalu kota mana yang potensial untuk menjadi ibu kota baru? Juniman bilang daerah di sekitar Karawang (Jawa Barat) layak dipertimbangkan. Biaya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah Karawang bisa dihemat karena lokasinya tidak terlalu jauh.
“Masih ada space yang cukup luas untuk menampung aktivitas pemerintahan. Infrastrukturnya juga sudah siap, belum lagi ada rencana pembangunan bandara di sana,” ucap Juniman.
Jika di luar Jawa, Palangkaraya adalah opsi terbaik. Kota ini, kata Juniman, berada di tengah-tengah wilayah kedaulatan Indonesia sehingga bisa menjadi simbol negara. Tapi ongkos yang diperlukan untuk pemindahan sampai ke luar Pulau Jawa sangat mahal.
“Kemudian jika pusat bisnis masih di Jakarta maka proses perizinan menjadi sulit karena lokasinya berjauhan, ada masalah inefisiensi,” tutur Juniman. “Pulau Jawa yang paling memungkinkan.”
Sri Adiningsih, Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada, berpendapat sebaliknya. Untuk mendukung pemerataan pembangunan, Adiningsih berpendapat sebaiknya ibu kota berada di luar Jawa tetapi bisa menjangkau seluruh wilayah dengan relatif mudah. “Kalau masih di Jawa, ya konsentrasi pembangunan terus di Jawa saja,” ujarnya.
Lokasi baru itu, kata dia, secara geopolitik harus mencerminkan Indonesia. Kemudian harus strategis, aman, tidak ada ancaman bencana alam, serta didukung secara budaya dan politik. “Jakarta masih bisa menjadi pusat bisnis karena sulit untuk memindah begitu banyak perusahaan,” kata Adiningsih.
