Jakarta - Negara-negara kelompok Developing-8 (D-8) melakukan pertemuan di Abuja, ibukota Nigeria. Para anggota membuat kesepakatan baru untuk mendorong perdagangan antar negara.
Duta Besar Indonesia untuk Nigeria Sudirman Haseng yang memimpin delegasi Indonesia mengatakan, pertemuan para menteri perdagangan D-8 pada 24-25 Juni 2013 tersebut melahirkan Deklarasi Abuja yang menyepakati 1 November 2013 sebagai titik awal dimulainya persetujuan perdagangan preferensial (PTA) D-8.
Seperti diketahui, D-8 beranggotakan negara-negara yang 60% penduduknya merupakan muslim. Anggota D-8 adalah Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki
Melalui PTA dimaksud, setiap negara anggota D-8 diharuskan mengurangi secara bertahap sekitar 160 produk yang tingkat tarifnya di atas 10%. Dalam jangka waktu 4 tahun, seluruh pos tarif yang termasuk dalam program liberalisasi PTA D-8 tersebut tidak lagi diperkenankan memiliki tingkat tarif di atas 25%.
"Kesepakatan untuk memulai PTA 8 berdasarkan Deklarasi Abuja merupakan langkah sangat penting yang dicapai D-8 untuk membuka jalan bagi pelaksanaan kesepakatan yang telah ditandatangani sejak 2006 dan secara hukum berlaku tahun 2011 tersebut. Intinya, pertemuan Abuja memberikan kesempatan emas kepada kita untuk melipatgandakan perdagangan intra-kawasan sesuai cita-cita yang diamanatkan oleh D-8 Roadmap," tutur Sudirman dalam siaran pers, Rabu (26/6/2013).
Berdasarkan roadmap D-8, perdagangan intra-kawasan D-8 harus meningkat dari 8% (yaitu US$ 150 miliar pada 2012) menjadi minimal 15-20% pada tahun 2018.
Selain Indonesia, para ketua delegasi dari negara anggota D-8 lainnya juga menggarisbawahi pentingnya keberhasilan kerja sama ekonomi dan perdagangan D-8 guna memanfaatkan potensi yang selama ini belum banyak digarap.
"Keprihatinan atas seretnya kondisi perekonomian di belahan utara dunia dijadikan sebagai momentum untuk lebih mendorong D-8 memperkuat kerja sama Selatan-Selatan yang sedang menikmati tingkat pertumbuhan lebih tinggi," ujar Menlu Alubenga Ashiru dan Menperindag Olusegun Aganga.
Mewakili pasar dari 13% penduduk dunia, PTA D-8 dipandang sebagai pasar alternatif dan momentum penting untuk melipatgandakan nilai perdagangan intra-kawasan, mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, serta mendorong partisipasi optimal sektor swasta.
Selain memutuskan dimulainya pelaksanaan PTA 1 November 2013, Deklarasi Abuja juga menekankan perlunya peningkatan interaksi dan jalinan antara para penanam modal, badan-badan promosi perdagangan, kamar dagang dan asosiasi perdagangan negara anggota D-8, serta memfasilitasi iklim yang kondusif bagi kegiatan bisnis.
Pertemuan Dewan Menteri Perdagangan di Abuja tersebut juga menyambut baik kesediaan negara Turki untuk menjadi tuan rumah pertemuan kedua pada tahun 2014.
Thanks for reading: Kumpul di Nigeria, Negara D-8 Termasuk RI Bikin Kesepakatan Perdagangan
Duta Besar Indonesia untuk Nigeria Sudirman Haseng yang memimpin delegasi Indonesia mengatakan, pertemuan para menteri perdagangan D-8 pada 24-25 Juni 2013 tersebut melahirkan Deklarasi Abuja yang menyepakati 1 November 2013 sebagai titik awal dimulainya persetujuan perdagangan preferensial (PTA) D-8.
Seperti diketahui, D-8 beranggotakan negara-negara yang 60% penduduknya merupakan muslim. Anggota D-8 adalah Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki
Melalui PTA dimaksud, setiap negara anggota D-8 diharuskan mengurangi secara bertahap sekitar 160 produk yang tingkat tarifnya di atas 10%. Dalam jangka waktu 4 tahun, seluruh pos tarif yang termasuk dalam program liberalisasi PTA D-8 tersebut tidak lagi diperkenankan memiliki tingkat tarif di atas 25%.
"Kesepakatan untuk memulai PTA 8 berdasarkan Deklarasi Abuja merupakan langkah sangat penting yang dicapai D-8 untuk membuka jalan bagi pelaksanaan kesepakatan yang telah ditandatangani sejak 2006 dan secara hukum berlaku tahun 2011 tersebut. Intinya, pertemuan Abuja memberikan kesempatan emas kepada kita untuk melipatgandakan perdagangan intra-kawasan sesuai cita-cita yang diamanatkan oleh D-8 Roadmap," tutur Sudirman dalam siaran pers, Rabu (26/6/2013).
Berdasarkan roadmap D-8, perdagangan intra-kawasan D-8 harus meningkat dari 8% (yaitu US$ 150 miliar pada 2012) menjadi minimal 15-20% pada tahun 2018.
Selain Indonesia, para ketua delegasi dari negara anggota D-8 lainnya juga menggarisbawahi pentingnya keberhasilan kerja sama ekonomi dan perdagangan D-8 guna memanfaatkan potensi yang selama ini belum banyak digarap.
"Keprihatinan atas seretnya kondisi perekonomian di belahan utara dunia dijadikan sebagai momentum untuk lebih mendorong D-8 memperkuat kerja sama Selatan-Selatan yang sedang menikmati tingkat pertumbuhan lebih tinggi," ujar Menlu Alubenga Ashiru dan Menperindag Olusegun Aganga.
Mewakili pasar dari 13% penduduk dunia, PTA D-8 dipandang sebagai pasar alternatif dan momentum penting untuk melipatgandakan nilai perdagangan intra-kawasan, mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, serta mendorong partisipasi optimal sektor swasta.
Selain memutuskan dimulainya pelaksanaan PTA 1 November 2013, Deklarasi Abuja juga menekankan perlunya peningkatan interaksi dan jalinan antara para penanam modal, badan-badan promosi perdagangan, kamar dagang dan asosiasi perdagangan negara anggota D-8, serta memfasilitasi iklim yang kondusif bagi kegiatan bisnis.
Pertemuan Dewan Menteri Perdagangan di Abuja tersebut juga menyambut baik kesediaan negara Turki untuk menjadi tuan rumah pertemuan kedua pada tahun 2014.
No comments:
Post a Comment