Jakarta - Pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan untuk memangkas jalur birokrasi perizinan investasi di tanah air. Setidaknya ada 3 hal yang akan dilakukan pemerintah. Apa saja?
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyebutkan, tiga hal tersebut akan masuk dalam sebuah paket kebijakan. Pertama adalah memangkas peraturan yang dinilai tidak berdasar.
"Mengenai perizinan nanti kita akan pangkas, peraturan-peraturan yang kita keluarkan selama ini yang tidak memiliki dasar, atau memiliki perintah dari perundangan di atasnya akan kita potong," tegas Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Lalu langkah kedua, lanjut Hatta, adalah penyelesaian Daftar Negatif Investasi (DNI). "DNI yang sudah dibahas di level eselon I, minggu depan dinaikkan dalam rakor menteri itupun merupakan bagian kebijakan kita ke depan," jelasnya.
Kemudian ketiga, Hatta menyatakan perlunya relaksasi insentif-insentif yang sudah diberikan pemerintah.
"Paket kebijakan ekonomi kita ke depan, yang diharapkan menarik dan mendorong investasi. Dalam rangka persaingan yang semakin ketat," ujarnya.
Lewat sejumlah langkah tersebut, Hatta mengharapkan daya saing Indonesia bisa lebih baik.
"ASEAN-US Business council mengatakan, kita itu ribet menimbulkan ketidakpastian, kalau kita mengajukan izin lama sekali, itu tidak boleh dalam dunia usaha," kata Hatta.
Lalu kapan kebijakan ini akan dilakukan? Hatta mengatakan, paket kebijakan ini akan dirumuskan lagi dalam rapat pekan depan.
Thanks for reading: Investasi di RI Kebanyakan Perizinan, Ini Janji Pemerintah
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyebutkan, tiga hal tersebut akan masuk dalam sebuah paket kebijakan. Pertama adalah memangkas peraturan yang dinilai tidak berdasar.
"Mengenai perizinan nanti kita akan pangkas, peraturan-peraturan yang kita keluarkan selama ini yang tidak memiliki dasar, atau memiliki perintah dari perundangan di atasnya akan kita potong," tegas Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Lalu langkah kedua, lanjut Hatta, adalah penyelesaian Daftar Negatif Investasi (DNI). "DNI yang sudah dibahas di level eselon I, minggu depan dinaikkan dalam rakor menteri itupun merupakan bagian kebijakan kita ke depan," jelasnya.
Kemudian ketiga, Hatta menyatakan perlunya relaksasi insentif-insentif yang sudah diberikan pemerintah.
"Paket kebijakan ekonomi kita ke depan, yang diharapkan menarik dan mendorong investasi. Dalam rangka persaingan yang semakin ketat," ujarnya.
Lewat sejumlah langkah tersebut, Hatta mengharapkan daya saing Indonesia bisa lebih baik.
"ASEAN-US Business council mengatakan, kita itu ribet menimbulkan ketidakpastian, kalau kita mengajukan izin lama sekali, itu tidak boleh dalam dunia usaha," kata Hatta.
Lalu kapan kebijakan ini akan dilakukan? Hatta mengatakan, paket kebijakan ini akan dirumuskan lagi dalam rapat pekan depan.
No comments:
Post a Comment