Jakarta - Mantan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Prabowo Respatiyo Caturroso merupakan sosok yang humoris.
Selain fokus dalam bekerja, pria lulusan Doctor of Philosophy (Ph.D) De La Salle University, Manila Filipina ini juga gemar menulis. Setelah 'dilengserkan', kini Prabowo menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian.
Walaupun saat ini namanya sering dituduh tidak profesional selama menjabat sebagai Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan oleh Menteri Pertanian Suswono. Prabowo seakan tak mau disudutkan, ia mencoba menguak beberapa bentuk penyimpangan yang ada di dalam tubuh Kementerian Pertanian.
Berikut ini wawancara detikFinance dengan Prabowo Respatiyo Caturroso, saat ditemui di kantor Kementan, Selasa (16/4/2013).
Bisa ceritakan asal mula Anda menjadi seorang Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementan?
Tanggal 1 November 2010 saya dilantik, sebelumnya saya menjabat sebagai Inspektorat Peternakan. Saat menjabat mendadak ada peristiwa Merapi dan waktu itu harus bergabung dengan tim BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk menyelamatkan para peternak dan hewan ternak. Karena ini menyangkut ternak dan peternak Pak Menteri mengajak saya.
Saya diberi tugas untuk menghitung berapa peternak yang terancam dan ternaknya juga. Petani yang terancam mencapai 3.000-an, petani sapi perah dan potong saja sedangkan ayam dan kambing tidak termasuk.
Begitu Merapi meletus, semuanya harus saya lakukan dan saya menjadi komandan. Saya juga mengajak teman dari asosiasi, ikatan dokter Indonesia, dosen dan guru besar, asosiasi makanan ternak. Saya teriakan ayo kita gotong royong karena anggaran negara belum turun-turun padahal musibah tidak bisa ditunda. Ternyata asosiasi membantu menyediakan pakan ternaknya, dokter hewannya menyediakan obat hewannya, yang namanya Dirjen ke Km 3 hingga ke 11 Km gila betul.
Bayangkan muka saya tidak kelihatan karena dipenuhi debu. Banyak hewan yang sudah mati dan bangkai itu banyak banget. Kemudian saya sebagai dokter hewan takut ada penyakit. Jadi kita musnahkan. Lalu yang hidup kita giring. Itu saya memakan waktu hingga bulan Februari awal 2011. Artinya sebelum itu saya tidak aktif menjadi seorang Dirjen. Karena saya fokus ke Merapi karena keputusan Presiden dengan menganggarkan Rp 100 miliar untuk alokasi 10 ribu ekor (1 ekor sapi diharga Rp 10 juta) dan disalurkan lewat BNPB .
Bagaimana dengan tugas Anda sebagai seorang dirjen saat itu?
Setiap minggu saya harus tandatangani Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) nggak teliti jadi saya tandatangan saja dan SPP masih pakai kertas HVS seperti itu. Kemudian saya kembali lagi ke Merapi tetapi SPP juga harus dilayani.
Pengusaha mulai mengeluh banyak kontainer yang tertahan. Loh kok tertahan? Padahal kan SPP nya belum keluar kok ketahan? Beberapa pengusaha mengeluh dan bilang Pak Dirjen biaya pemeliharaan (demorage) per hari Rp 25 juta.
Saya tanya loh kenapa demorage? Karena SPP belum keluar pak Dirjen. Siapa yang suruh masukan kan SPP nya nggak ada? Importir bilang loh Pak Prabowo, selama ini Dirjen yang lama boleh. Aku bilang SPP-nya baru Anda memasukan. Kalau begitu aku nggak mau tandatangan. Akhirnya saya kembali ke Merapi.
Dengan uang Rp 100 miliar saya bisa menyelamatkan 8.009 ekor dan sapi itu dibeli pemerintah, tetapi para petani mau sapi mereka tidak dijual karena gemuk-gemuk karena sudah diberi pakan oleh asosiasi gabungan pakan ternak (GMT) dan sehat-sehat. Akhirnya uang yang Rp 100 miliar itu, saya hanya gunakan Rp 35,5 miliar dan itu tidak saya korupsi sepeser pun.
Mengapa karena saya didampingi oleh inspektorat jendral kementerian pertanian, dan BPKP Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Ini uang kalau tidak dikontrol bisa salah digunakan. Presiden mengucapkan terima kasih dan suasana terkendali juga ternaknya banyak yang terselamatkan. Sapi-sapi yang kurus-kurus dibeli sama pemerintah dan kemudian di-baksos-kan ke kelompok ternak dan berjalan sangat baik. Inilah perjuangan saya bahkan saya kejar-kejaran dengan lahar.
Setelah itu bagaimana Anda menjalankan tugas sebagai dirjen?
Awal Februari mulai aktif betul. Karena setiap hari aku harus tandatangan SPP itu rata-rata 250-300 SPP dan itu untuk seorang Dirjen tidak boleh bekerja seperti itu karena seharusnya pekerjaan eselon II, tetapi Pak Menteri kan dikembalikan kepada Dirjen semua.
Saya sudah tidak masuk dua hari itu sudah 600 SPP. Di hari pertama saya bawa pulang dan 650 SPP saya tandatangani di hari pertama dari Isya sampai Subuh dibantu oleh istri dan sampai nangis.
Saya putuskan harus membuat pembantu jangan hanya direktur saja, aku angkat tim asistensi antara lain drh Mastur, drh Agus Herianto, dan Sudono itu dari dirjen peternakan dan drh Ida.
Ini orang pintar semua, dan kemudian saya bawa dari Inspektur Jenderal saya cari 2 auditor senior yaitu drh Murdhono, Akhmar Gait. Saya mempunyai pembantu ada 6 orang dan saya buat SK Dirjen. Tetapi SK ini umurnya hanya 1 bulan .
Kenapa hanya 1 bulan?
Pak menteri tidak berkenan, kemudian. Mereka (menteri) membuat SK pembubaran asistensi ini. Padahal mereka punya tugas audit SPP, membantu bekerjasama dengan pihak swasta agar tidak terjadi penyimpangan, hubungan internasional tetapi ini dibubarkan.
Banyak SPP yang saya tandatangani adalah masuknya daging dari Brasil. Aku ada perasaan nggak enak. Oleh karena itu, saya angkat tim ini agar tidak terjadi penyimpangan ini. Tetapi terus terjadi. Sehingga aku sakit dan masuk rumah sakit hingga 2 minggu dan saya suruh tandatangan pencabutan pembubaran SK itu di rumah sakit.
Kemudian setelah Anda sakit masih ada penyimpangan?
Setelah masuk lagi, saya tetap bekerja dan masih ada penyimpangan. Akhirnya tolong diperiksa oleh Inspektur Jenderal Maret dan ada hasilnya. Ini ada pengaduan adanya dugaan tahun 2010-2011. Akhirnya ini menjadi referensi oleh BPK.
Ini adalah pemasukan daging tanpa SPP, sehingga dapat dikatakan masuknya daging ke Indonesia ilegal.
Dugaan Menteri Pertanian Suswono terhadap kinerja Anda yang tidak beres?
Tahun 2011 jumlah kuota impor daging hanya 50 ribu ton, dan 500 ribu ekor. Ini yang menentukan bukan saya tetapi Dirjen yang lama yaitu Chepy (Chepy D Sudjana, ) ini sudah ada ketika saya masuk. Jadi bukan saya.
Ada pelampauan jumlah kuota yaitu penggandaan jumlah SPP dengan modus penjualan SPP. Melalui pintu masuk Tanjung Priok pada November 2010 ada SPP milik 4 perusahaan yang diragukan kebenarannya dan adanya perubahan tempat pemasukan negara asal.
Akhirnya dirubah seharusnya dikembalikan tetapi ini tidak dikembalikan. Lalu ada pemalsuan IT yang sudah diparaf oleh direktorat kesehatan yang sudah diparaf pada Januari 2011 dan Februari proses tidak dilanjutkan dan saya tidak mau tandatangan karena daging berasal dari Brasil yang belum terbebas penyakit mulut dan kuku. SPP tersebut diajukan oleh PT Dewi Niaga dan PT Kharisma Karya Kartika masing masing 50 ton dengan pelabuhan pemasukan dari Batu Ampar, Sekupang, Labil.
Ada lagi kinerja Anda yang dinilai tidak benar oleh Menteri Pertanian Suswono?
Laporan dari Karantina tidak dilaporkan ke kita dan tidak tertib. Ini seharusnya direkap. Saya melakukan evaluasi semesteran. Pak menteri bilang tidak ada laporan.
Laporannya ada dan saya tunjukan. Akhirnya karena penyimpangan ini, bukan 51 kontainer yang harus direekspor yang ditemukan bulan Januari 2011. Ini harus dimusnahkan tetapi pak menteri bilang direekspor saja, ya sudah nggak apa-apa.
Itu kan pada Bulan Januari dan baru direekspor bulan Maret 2011. Jadi sela jeda Januari, Februari Maret selama 3 bulan ini, kontainer ini belum direekspor tetapi terus masuk sampai 143 kontainer.
Seharusnya yang direekspor itu 143 kontainer. Tetapi sisanya dari 143 dikurangi 51 sampai sekarang saya tidak tahu karena bukan wilayah saya. Ini wilayah pelabuhan yaitu Bea Cukai dan Karantina. Ini seharusnya yang ditelusuri BPK ini sisanya ke mana. Kondisi ini karena koordinasi pihak terkait masih lemah. Kemudian saya buat hologram itu.
Lalu kelalaian direktorat Kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner/eselon II) yang teknis memberikan kuota impor sekian itu dia bukan saya. Saya tandatangan setelah Pak Menteri setuju.
Tetapi begitu Menko Perekonomian yang menentukan. Kalau daging Brazilian dan India itu masuk dan kalau terjadi wabah penyakit mulut dan kuku, kerugian negara itu lebih dari Rp 50 triliun/6 bulan.
Adanya indikasi penyelewengan SPP oleh importir dan adanya importasi yang tidak dilengkapi oleh SPP. Apalagi sapi gila ini bahaya dan bisa menimbulkan radang otak, menderita luar biasa bagaimana wabah Mad Cow (sapi gila) di Inggris sehingga sapi-sapi harus dimusnahkan.
Artinya semua temuan BPK benar?
Ini temuannya BPK sama dengan ini. Sehingga keluar rekomendasi sehubungan dengan temuan yang banyak seperti itu mohon kiranya Pak Menteri, agar dirjen peternakan dan kesehatan hewan agar lebih efektif dan cermat dalam melakukan importasi daging dengan SPP. Oke itu sudah saya lakukan. Mohon instruksi kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, sanksi hukuman disiplin berat berupa pembebasan tugas kepada direktorat Kesmavet Jayadi tetapi sampai saat ini tidak dilakukan. Masih tetap dipakai terus sampai kasus Indoguna muncul ya ini.
Ini menteri tidak tegas temuan Irjen ini, tetapi tidak dilaksanakan hingga terjadi penyimpangan bamyak sekali. Pemalsuan SPP sudah saya keluarkan dengan menerbitkan SPP hologram. Kalo HVS biasa kan bisa dipalsu. Angka-angka BPK itu benar hanya angka 38 ribu itu dari mana ? Karena angkanya 50 ribu kemudian menteri naikkan menjadi 72 ribu ton dan tidak boleh lebih dari 90 dan di akhir tahun evaluasi banyak importir yang belum realisasikan.
Soal tuduhan tidak adanya laporan terkait MBM (mead and bone meal) sehingga Menteri Pertanian kena marah Kedubes Kanada dan Amerika Serikat?
MBM dari Canada dan Amerika Serikat terkait masih ditemukan penyakit yaitu Medco. Oleh karena saya langsung melakukan video conference dengan pemerintah Canada dan Amerika juga duta besarnya. Tetapi aku harus approve ke sana.
Ini sudah tahun 2011, ini kan campur babi dan mad cow ini kan bahaya betul. Sudah kami sepakat dengan dua negara itu aku harus berangkat ke sana. Tetapi tidak diperbolehkan oleh pak menteri. Karena katanya penyerapan anggaran rendah. Saya punya bukti dari pak menteri agar saya tidak berangkat. Menteri tidak peka melihat penyakit itu, hanya memikirkan penyerapan anggaran. Padahal sudah mewabah di California.
Selain itu ada 42 kontainer isi MBM yang ada di Perak dan ini kata mereka asli SPP nya, saya katakan asli gundulmu ini palsu. Terpaksa dipalsu ada tandatangan saya tetapi fotokopian. Aku bilang ini palsu jangan dimasukan.
Akhirnya malah dikirim ke Tanjung Priok dan disuruh dibebaskan oleh pak menteri, aku nggak mau. Ternyata pak menteri bilang ada surat dari pak Irjen. Ada 3 syarat yang saya katakan agar kontainer ini bisa keluar yaitu ada syarat dari para ahli makanan bahwa ini low risk aman. Harus hanya untuk ternak unggas, dikemudian hari tidak boleh memasukan MBM tanpa SPP dirjen. Oke dilaksanakan. Ya sudah silakan dan kemudian dipindahkan ke staf ahli menteri.
Saat Anda menjabat, berapa harga daging sapi per Kg saat itu ?
Pada saat saya, harga daging standar di harga Rp 70.000/kg dan harga daging di petani naik dengan mewajibkan penyerapan sapi lokal 10% dan importir daging pun demikian. Harga daging April Juni 2011 di peternak itu harganya Rp 23.000/kg bobot hidup. Dan saya juga panen pedet lewat program IB (inseminasi buatan) massal 2 juta ekor/bulan.
Kenapa harga daging saat ini tetap tinggi?
Kalau kekurangan suplai pasti harga akan naik. Kalau saya dulu masih saya serap dari sapi lokal dengan importir diwajibkan. Sekarang penyerapan sapi lokal tidak dilakukan. Dengan adanya situasi seperti ini saya takutkan adalah masuknya daging asal India. UU tidak memperbolehkan ini. Ini hukum ekonomi. Kalau kurang akan timbul exit demand.
Jadi bisa dikatakan Anda dilengserkan karena tidak mau bekerja sama dengan mafia impor?
Saya tidak mau bermain dengan mafia impor. Saya tidak mau dan saya punya firasat saat rapat dengar pendapat dengan DPR, saudara dirjen jelaskan harga di peternak rendah tetapi di pasar tinggi. Oh saya berpikiran ini ada kartel. Kalau begitu importir besar kumpul, importir sebenarnya baik-baik asal tidak diganggu pendapatannya saja.
Dimana saja pos-pos yang rawan terjadi manipulasi kuota impor?
Jadi untuk meningkatkan, itu ada di Direktorat Kesmavet karena permainanya ada di sana. Karena para importir sering ke sana. Jadi kuota yang sudah dibagi adil, ada yang tidak direalisasikan jika sampai batas waktunya ini yang dipermainkan. Dirjen sudah disampaikan oleh Kesmavet.
Yang menentukan eksekusi kuota impor itu siapa sebenarnya?
Pak menteri. Sudah keputusan pak menteri atas usulan dirjen yang lama. Karena untuk 2012 saya dan teman-teman, tetapi saya sudah diberhentikan. 90 ribu ton itu rekomendasi menteri.
Ini laporan dan. Dia yang menetapkan ini. Pak menteri mengumpulkan asosiasi daging seperti Aspidi, dan beberapa importir besar diundang ke sana. Karena desakan para importir ini bahwa tahun 2010 hanya 120 ribu ton.
Kok 50 ribu ton ini tetap kurang. Oke saya naikkan jadi 90 ribu ton. Tetapi naik 72 ribu ton dan hitungan Natal. Menko perekonomian pada waktu itu bilang, bulan Januari realisasinya harus bulan Desember tidak bisa Januari karena perjalananya butuh waktu 20 hari. Jadi ditetapkan 28 ribu ton untuk akhir tahun jadi 102 ribu ton. BPK itu benar termasuk bulan Januari termasuk Nampa. Jadi ini cocok.
Carut marut daging apa yang dilakukan?
Ini arahnya sistem kuota banyak negatifnya. Kalau tender lebih baik tetapi harus dilakukan penelitian lagi positif dan negatifnya. Daging itu mempunyai struktur yang berbeda. Sarana dan prasarana harus dikaji dulu. Jadi harus aman dan halal juga negara asal. Beberapa persyaratan lain juga harus dikaji.
Apa yang membuat Anda kurang nyaman di kementerian pertanian, ceritakan saja?
Saya sudah 32 tahun di Kementerian Pertanian. Tahun 1980-1983 menjabat sebagai kepala seksi penyakit unggas, tetapi kemudian menjadi menteri muda peternakan dan perikanan lalu menjadi Kepala sub pelaporan menteri sampai 1987.
Kemudian setelahnya menjadi auditor peternakan dan karantina. Kemudian 2006-2010 jadi inspektorat IV peternakan dan karantina dan menjadi Dirjen perternakan dan kesehatan hewan di tahun 2010. Nama saya ditandatangani oleh SBY. Tetapi saya sudah mulai tidak nyaman selama Pak Anton (Mantan Mentan Anton Apriyantono) menjadi menteri.
Thanks for reading: Prabowo Bongkar Penyimpangan Impor Daging di Kementerian Pertanian
Selain fokus dalam bekerja, pria lulusan Doctor of Philosophy (Ph.D) De La Salle University, Manila Filipina ini juga gemar menulis. Setelah 'dilengserkan', kini Prabowo menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian.
Walaupun saat ini namanya sering dituduh tidak profesional selama menjabat sebagai Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan oleh Menteri Pertanian Suswono. Prabowo seakan tak mau disudutkan, ia mencoba menguak beberapa bentuk penyimpangan yang ada di dalam tubuh Kementerian Pertanian.
Berikut ini wawancara detikFinance dengan Prabowo Respatiyo Caturroso, saat ditemui di kantor Kementan, Selasa (16/4/2013).
Bisa ceritakan asal mula Anda menjadi seorang Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementan?
Tanggal 1 November 2010 saya dilantik, sebelumnya saya menjabat sebagai Inspektorat Peternakan. Saat menjabat mendadak ada peristiwa Merapi dan waktu itu harus bergabung dengan tim BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk menyelamatkan para peternak dan hewan ternak. Karena ini menyangkut ternak dan peternak Pak Menteri mengajak saya.
Saya diberi tugas untuk menghitung berapa peternak yang terancam dan ternaknya juga. Petani yang terancam mencapai 3.000-an, petani sapi perah dan potong saja sedangkan ayam dan kambing tidak termasuk.
Begitu Merapi meletus, semuanya harus saya lakukan dan saya menjadi komandan. Saya juga mengajak teman dari asosiasi, ikatan dokter Indonesia, dosen dan guru besar, asosiasi makanan ternak. Saya teriakan ayo kita gotong royong karena anggaran negara belum turun-turun padahal musibah tidak bisa ditunda. Ternyata asosiasi membantu menyediakan pakan ternaknya, dokter hewannya menyediakan obat hewannya, yang namanya Dirjen ke Km 3 hingga ke 11 Km gila betul.
Bayangkan muka saya tidak kelihatan karena dipenuhi debu. Banyak hewan yang sudah mati dan bangkai itu banyak banget. Kemudian saya sebagai dokter hewan takut ada penyakit. Jadi kita musnahkan. Lalu yang hidup kita giring. Itu saya memakan waktu hingga bulan Februari awal 2011. Artinya sebelum itu saya tidak aktif menjadi seorang Dirjen. Karena saya fokus ke Merapi karena keputusan Presiden dengan menganggarkan Rp 100 miliar untuk alokasi 10 ribu ekor (1 ekor sapi diharga Rp 10 juta) dan disalurkan lewat BNPB .
Bagaimana dengan tugas Anda sebagai seorang dirjen saat itu?
Setiap minggu saya harus tandatangani Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) nggak teliti jadi saya tandatangan saja dan SPP masih pakai kertas HVS seperti itu. Kemudian saya kembali lagi ke Merapi tetapi SPP juga harus dilayani.
Pengusaha mulai mengeluh banyak kontainer yang tertahan. Loh kok tertahan? Padahal kan SPP nya belum keluar kok ketahan? Beberapa pengusaha mengeluh dan bilang Pak Dirjen biaya pemeliharaan (demorage) per hari Rp 25 juta.
Saya tanya loh kenapa demorage? Karena SPP belum keluar pak Dirjen. Siapa yang suruh masukan kan SPP nya nggak ada? Importir bilang loh Pak Prabowo, selama ini Dirjen yang lama boleh. Aku bilang SPP-nya baru Anda memasukan. Kalau begitu aku nggak mau tandatangan. Akhirnya saya kembali ke Merapi.
Dengan uang Rp 100 miliar saya bisa menyelamatkan 8.009 ekor dan sapi itu dibeli pemerintah, tetapi para petani mau sapi mereka tidak dijual karena gemuk-gemuk karena sudah diberi pakan oleh asosiasi gabungan pakan ternak (GMT) dan sehat-sehat. Akhirnya uang yang Rp 100 miliar itu, saya hanya gunakan Rp 35,5 miliar dan itu tidak saya korupsi sepeser pun.
Mengapa karena saya didampingi oleh inspektorat jendral kementerian pertanian, dan BPKP Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Ini uang kalau tidak dikontrol bisa salah digunakan. Presiden mengucapkan terima kasih dan suasana terkendali juga ternaknya banyak yang terselamatkan. Sapi-sapi yang kurus-kurus dibeli sama pemerintah dan kemudian di-baksos-kan ke kelompok ternak dan berjalan sangat baik. Inilah perjuangan saya bahkan saya kejar-kejaran dengan lahar.
Setelah itu bagaimana Anda menjalankan tugas sebagai dirjen?
Awal Februari mulai aktif betul. Karena setiap hari aku harus tandatangan SPP itu rata-rata 250-300 SPP dan itu untuk seorang Dirjen tidak boleh bekerja seperti itu karena seharusnya pekerjaan eselon II, tetapi Pak Menteri kan dikembalikan kepada Dirjen semua.
Saya sudah tidak masuk dua hari itu sudah 600 SPP. Di hari pertama saya bawa pulang dan 650 SPP saya tandatangani di hari pertama dari Isya sampai Subuh dibantu oleh istri dan sampai nangis.
Saya putuskan harus membuat pembantu jangan hanya direktur saja, aku angkat tim asistensi antara lain drh Mastur, drh Agus Herianto, dan Sudono itu dari dirjen peternakan dan drh Ida.
Ini orang pintar semua, dan kemudian saya bawa dari Inspektur Jenderal saya cari 2 auditor senior yaitu drh Murdhono, Akhmar Gait. Saya mempunyai pembantu ada 6 orang dan saya buat SK Dirjen. Tetapi SK ini umurnya hanya 1 bulan .
Kenapa hanya 1 bulan?
Pak menteri tidak berkenan, kemudian. Mereka (menteri) membuat SK pembubaran asistensi ini. Padahal mereka punya tugas audit SPP, membantu bekerjasama dengan pihak swasta agar tidak terjadi penyimpangan, hubungan internasional tetapi ini dibubarkan.
Banyak SPP yang saya tandatangani adalah masuknya daging dari Brasil. Aku ada perasaan nggak enak. Oleh karena itu, saya angkat tim ini agar tidak terjadi penyimpangan ini. Tetapi terus terjadi. Sehingga aku sakit dan masuk rumah sakit hingga 2 minggu dan saya suruh tandatangan pencabutan pembubaran SK itu di rumah sakit.
Kemudian setelah Anda sakit masih ada penyimpangan?
Setelah masuk lagi, saya tetap bekerja dan masih ada penyimpangan. Akhirnya tolong diperiksa oleh Inspektur Jenderal Maret dan ada hasilnya. Ini ada pengaduan adanya dugaan tahun 2010-2011. Akhirnya ini menjadi referensi oleh BPK.
Ini adalah pemasukan daging tanpa SPP, sehingga dapat dikatakan masuknya daging ke Indonesia ilegal.
Dugaan Menteri Pertanian Suswono terhadap kinerja Anda yang tidak beres?
Tahun 2011 jumlah kuota impor daging hanya 50 ribu ton, dan 500 ribu ekor. Ini yang menentukan bukan saya tetapi Dirjen yang lama yaitu Chepy (Chepy D Sudjana, ) ini sudah ada ketika saya masuk. Jadi bukan saya.
Ada pelampauan jumlah kuota yaitu penggandaan jumlah SPP dengan modus penjualan SPP. Melalui pintu masuk Tanjung Priok pada November 2010 ada SPP milik 4 perusahaan yang diragukan kebenarannya dan adanya perubahan tempat pemasukan negara asal.
Akhirnya dirubah seharusnya dikembalikan tetapi ini tidak dikembalikan. Lalu ada pemalsuan IT yang sudah diparaf oleh direktorat kesehatan yang sudah diparaf pada Januari 2011 dan Februari proses tidak dilanjutkan dan saya tidak mau tandatangan karena daging berasal dari Brasil yang belum terbebas penyakit mulut dan kuku. SPP tersebut diajukan oleh PT Dewi Niaga dan PT Kharisma Karya Kartika masing masing 50 ton dengan pelabuhan pemasukan dari Batu Ampar, Sekupang, Labil.
Ada lagi kinerja Anda yang dinilai tidak benar oleh Menteri Pertanian Suswono?
Laporan dari Karantina tidak dilaporkan ke kita dan tidak tertib. Ini seharusnya direkap. Saya melakukan evaluasi semesteran. Pak menteri bilang tidak ada laporan.
Laporannya ada dan saya tunjukan. Akhirnya karena penyimpangan ini, bukan 51 kontainer yang harus direekspor yang ditemukan bulan Januari 2011. Ini harus dimusnahkan tetapi pak menteri bilang direekspor saja, ya sudah nggak apa-apa.
Itu kan pada Bulan Januari dan baru direekspor bulan Maret 2011. Jadi sela jeda Januari, Februari Maret selama 3 bulan ini, kontainer ini belum direekspor tetapi terus masuk sampai 143 kontainer.
Seharusnya yang direekspor itu 143 kontainer. Tetapi sisanya dari 143 dikurangi 51 sampai sekarang saya tidak tahu karena bukan wilayah saya. Ini wilayah pelabuhan yaitu Bea Cukai dan Karantina. Ini seharusnya yang ditelusuri BPK ini sisanya ke mana. Kondisi ini karena koordinasi pihak terkait masih lemah. Kemudian saya buat hologram itu.
Lalu kelalaian direktorat Kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner/eselon II) yang teknis memberikan kuota impor sekian itu dia bukan saya. Saya tandatangan setelah Pak Menteri setuju.
Tetapi begitu Menko Perekonomian yang menentukan. Kalau daging Brazilian dan India itu masuk dan kalau terjadi wabah penyakit mulut dan kuku, kerugian negara itu lebih dari Rp 50 triliun/6 bulan.
Adanya indikasi penyelewengan SPP oleh importir dan adanya importasi yang tidak dilengkapi oleh SPP. Apalagi sapi gila ini bahaya dan bisa menimbulkan radang otak, menderita luar biasa bagaimana wabah Mad Cow (sapi gila) di Inggris sehingga sapi-sapi harus dimusnahkan.
Artinya semua temuan BPK benar?
Ini temuannya BPK sama dengan ini. Sehingga keluar rekomendasi sehubungan dengan temuan yang banyak seperti itu mohon kiranya Pak Menteri, agar dirjen peternakan dan kesehatan hewan agar lebih efektif dan cermat dalam melakukan importasi daging dengan SPP. Oke itu sudah saya lakukan. Mohon instruksi kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, sanksi hukuman disiplin berat berupa pembebasan tugas kepada direktorat Kesmavet Jayadi tetapi sampai saat ini tidak dilakukan. Masih tetap dipakai terus sampai kasus Indoguna muncul ya ini.
Ini menteri tidak tegas temuan Irjen ini, tetapi tidak dilaksanakan hingga terjadi penyimpangan bamyak sekali. Pemalsuan SPP sudah saya keluarkan dengan menerbitkan SPP hologram. Kalo HVS biasa kan bisa dipalsu. Angka-angka BPK itu benar hanya angka 38 ribu itu dari mana ? Karena angkanya 50 ribu kemudian menteri naikkan menjadi 72 ribu ton dan tidak boleh lebih dari 90 dan di akhir tahun evaluasi banyak importir yang belum realisasikan.
Soal tuduhan tidak adanya laporan terkait MBM (mead and bone meal) sehingga Menteri Pertanian kena marah Kedubes Kanada dan Amerika Serikat?
MBM dari Canada dan Amerika Serikat terkait masih ditemukan penyakit yaitu Medco. Oleh karena saya langsung melakukan video conference dengan pemerintah Canada dan Amerika juga duta besarnya. Tetapi aku harus approve ke sana.
Ini sudah tahun 2011, ini kan campur babi dan mad cow ini kan bahaya betul. Sudah kami sepakat dengan dua negara itu aku harus berangkat ke sana. Tetapi tidak diperbolehkan oleh pak menteri. Karena katanya penyerapan anggaran rendah. Saya punya bukti dari pak menteri agar saya tidak berangkat. Menteri tidak peka melihat penyakit itu, hanya memikirkan penyerapan anggaran. Padahal sudah mewabah di California.
Selain itu ada 42 kontainer isi MBM yang ada di Perak dan ini kata mereka asli SPP nya, saya katakan asli gundulmu ini palsu. Terpaksa dipalsu ada tandatangan saya tetapi fotokopian. Aku bilang ini palsu jangan dimasukan.
Akhirnya malah dikirim ke Tanjung Priok dan disuruh dibebaskan oleh pak menteri, aku nggak mau. Ternyata pak menteri bilang ada surat dari pak Irjen. Ada 3 syarat yang saya katakan agar kontainer ini bisa keluar yaitu ada syarat dari para ahli makanan bahwa ini low risk aman. Harus hanya untuk ternak unggas, dikemudian hari tidak boleh memasukan MBM tanpa SPP dirjen. Oke dilaksanakan. Ya sudah silakan dan kemudian dipindahkan ke staf ahli menteri.
Saat Anda menjabat, berapa harga daging sapi per Kg saat itu ?
Pada saat saya, harga daging standar di harga Rp 70.000/kg dan harga daging di petani naik dengan mewajibkan penyerapan sapi lokal 10% dan importir daging pun demikian. Harga daging April Juni 2011 di peternak itu harganya Rp 23.000/kg bobot hidup. Dan saya juga panen pedet lewat program IB (inseminasi buatan) massal 2 juta ekor/bulan.
Kenapa harga daging saat ini tetap tinggi?
Kalau kekurangan suplai pasti harga akan naik. Kalau saya dulu masih saya serap dari sapi lokal dengan importir diwajibkan. Sekarang penyerapan sapi lokal tidak dilakukan. Dengan adanya situasi seperti ini saya takutkan adalah masuknya daging asal India. UU tidak memperbolehkan ini. Ini hukum ekonomi. Kalau kurang akan timbul exit demand.
Jadi bisa dikatakan Anda dilengserkan karena tidak mau bekerja sama dengan mafia impor?
Saya tidak mau bermain dengan mafia impor. Saya tidak mau dan saya punya firasat saat rapat dengar pendapat dengan DPR, saudara dirjen jelaskan harga di peternak rendah tetapi di pasar tinggi. Oh saya berpikiran ini ada kartel. Kalau begitu importir besar kumpul, importir sebenarnya baik-baik asal tidak diganggu pendapatannya saja.
Dimana saja pos-pos yang rawan terjadi manipulasi kuota impor?
Jadi untuk meningkatkan, itu ada di Direktorat Kesmavet karena permainanya ada di sana. Karena para importir sering ke sana. Jadi kuota yang sudah dibagi adil, ada yang tidak direalisasikan jika sampai batas waktunya ini yang dipermainkan. Dirjen sudah disampaikan oleh Kesmavet.
Yang menentukan eksekusi kuota impor itu siapa sebenarnya?
Pak menteri. Sudah keputusan pak menteri atas usulan dirjen yang lama. Karena untuk 2012 saya dan teman-teman, tetapi saya sudah diberhentikan. 90 ribu ton itu rekomendasi menteri.
Ini laporan dan. Dia yang menetapkan ini. Pak menteri mengumpulkan asosiasi daging seperti Aspidi, dan beberapa importir besar diundang ke sana. Karena desakan para importir ini bahwa tahun 2010 hanya 120 ribu ton.
Kok 50 ribu ton ini tetap kurang. Oke saya naikkan jadi 90 ribu ton. Tetapi naik 72 ribu ton dan hitungan Natal. Menko perekonomian pada waktu itu bilang, bulan Januari realisasinya harus bulan Desember tidak bisa Januari karena perjalananya butuh waktu 20 hari. Jadi ditetapkan 28 ribu ton untuk akhir tahun jadi 102 ribu ton. BPK itu benar termasuk bulan Januari termasuk Nampa. Jadi ini cocok.
Carut marut daging apa yang dilakukan?
Ini arahnya sistem kuota banyak negatifnya. Kalau tender lebih baik tetapi harus dilakukan penelitian lagi positif dan negatifnya. Daging itu mempunyai struktur yang berbeda. Sarana dan prasarana harus dikaji dulu. Jadi harus aman dan halal juga negara asal. Beberapa persyaratan lain juga harus dikaji.
Apa yang membuat Anda kurang nyaman di kementerian pertanian, ceritakan saja?
Saya sudah 32 tahun di Kementerian Pertanian. Tahun 1980-1983 menjabat sebagai kepala seksi penyakit unggas, tetapi kemudian menjadi menteri muda peternakan dan perikanan lalu menjadi Kepala sub pelaporan menteri sampai 1987.
Kemudian setelahnya menjadi auditor peternakan dan karantina. Kemudian 2006-2010 jadi inspektorat IV peternakan dan karantina dan menjadi Dirjen perternakan dan kesehatan hewan di tahun 2010. Nama saya ditandatangani oleh SBY. Tetapi saya sudah mulai tidak nyaman selama Pak Anton (Mantan Mentan Anton Apriyantono) menjadi menteri.
No comments:
Post a Comment