Sukoharjo - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan harga BBM subsidi harus dinaikkan dari saat ini Rp 4.500/liter. Indonesia membutuhkan dana subsisi itu untuk membangun infrastruktur dan sarana produktif lainnya.
"Kita tunggu saja keputusan pemerintah nanti akan seperti apa. Tapi memang seharusnya dinaikkan. Semua butuh perbaikan. Infrastruktur, pembangunan, asrama tentara, alutsista, semua butuh yang lebih baik. Bagaimana mungkin semua dana habis hanya di jalanan (subsidi BBM)," tegasnya
Hal tersebut disampaikan JK saat menghadiri seribu kantong donor darah di gedung serba guna Ksatriyan Grup-2 Kopassus, Sukoharjo, Sabtu (20/4/2013).
Namun cara atau mekanisme pelaksanaan kenaikan harga BBM subsidi itu harus dipikirkan secara cermat, agar ditemukan solusi yang paling tepat. Dalam kesempatan itu, JK mempertanyakan rencana pemerintah menerapkan sistem dua harga bensin premium. Karena dikhawatirkan akan sulit penerapannya di lapangan, dan rawan penyimpangan.
"Dua harga itu nanti bagaimana? Apa tidak sulit pelaksanaanya nanti? Lalu bagaimana pula memilahnya mana yang harus harga ini mana yang harus (harga) itu? Itu nanti akan sangat rawan penyimpangan," tegasnya.
Thanks for reading: JK: Harga BBM Subsidi Harusnya Dinaikkan
"Kita tunggu saja keputusan pemerintah nanti akan seperti apa. Tapi memang seharusnya dinaikkan. Semua butuh perbaikan. Infrastruktur, pembangunan, asrama tentara, alutsista, semua butuh yang lebih baik. Bagaimana mungkin semua dana habis hanya di jalanan (subsidi BBM)," tegasnya
Hal tersebut disampaikan JK saat menghadiri seribu kantong donor darah di gedung serba guna Ksatriyan Grup-2 Kopassus, Sukoharjo, Sabtu (20/4/2013).
Namun cara atau mekanisme pelaksanaan kenaikan harga BBM subsidi itu harus dipikirkan secara cermat, agar ditemukan solusi yang paling tepat. Dalam kesempatan itu, JK mempertanyakan rencana pemerintah menerapkan sistem dua harga bensin premium. Karena dikhawatirkan akan sulit penerapannya di lapangan, dan rawan penyimpangan.
"Dua harga itu nanti bagaimana? Apa tidak sulit pelaksanaanya nanti? Lalu bagaimana pula memilahnya mana yang harus harga ini mana yang harus (harga) itu? Itu nanti akan sangat rawan penyimpangan," tegasnya.
No comments:
Post a Comment