Jakarta - Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui masih ada anggaran Ujian Nasional (UN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang masih diblokir. Anggaran yang diblokir itu sebesar Rp 100,8 miliar.
Dirjen Anggaran Kemenkeu Heri Purnomo menyatakan anggaran diketahui bertujuan untuk penyelenggaraan ujian Sekolah Dasar (SD).
"Tapi yang jelas untuk ujian nasional masih ada Rp 100,8 miliar, itu katanya buat ujian SD, ujian SD kan belum berlangsung," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2013).
Anggaran UN Rp 543 miliar sudah terlebih dahulu dicairkan pada 13 Maret 2013 karena menurut Heri dipergunakan untuk SMA dan SMP. Heri mengaku pihaknya akan mencairkan dana tersebut jika Kemendikbud menyelesaikan persyaratan pencairan anggaran yang telah diblokir.
"Tetap ada persetujuan dari DPR untuk tambahan-tambahan kegiatan nah untuk tahun ini kita coba benar jaga, kalau memang biasa terjadi seperti itu nggak ada governance, kita akan sangat berhati, tentu sangat kita jaga," jelasnya.
Seperti yang diketahui, pengajuan anggaran tambahan berlangsung saat anggaran awal masih diblokir. Anggaran awal adalah sebesar Rp 543 miliar, kemudian setelah ditambah menjadi Rp 644 miliar.
Kemenkeu baru mencairkan anggaran awal, sementara untuk tambahan, Kemendikbud harus menjalani prosedur pencairan anggaran.
Thanks for reading: Anggaran UN untuk Sekolah Dasar Rp 100 Miliar Masih Diblokir
Dirjen Anggaran Kemenkeu Heri Purnomo menyatakan anggaran diketahui bertujuan untuk penyelenggaraan ujian Sekolah Dasar (SD).
"Tapi yang jelas untuk ujian nasional masih ada Rp 100,8 miliar, itu katanya buat ujian SD, ujian SD kan belum berlangsung," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2013).
Anggaran UN Rp 543 miliar sudah terlebih dahulu dicairkan pada 13 Maret 2013 karena menurut Heri dipergunakan untuk SMA dan SMP. Heri mengaku pihaknya akan mencairkan dana tersebut jika Kemendikbud menyelesaikan persyaratan pencairan anggaran yang telah diblokir.
"Tetap ada persetujuan dari DPR untuk tambahan-tambahan kegiatan nah untuk tahun ini kita coba benar jaga, kalau memang biasa terjadi seperti itu nggak ada governance, kita akan sangat berhati, tentu sangat kita jaga," jelasnya.
Seperti yang diketahui, pengajuan anggaran tambahan berlangsung saat anggaran awal masih diblokir. Anggaran awal adalah sebesar Rp 543 miliar, kemudian setelah ditambah menjadi Rp 644 miliar.
Kemenkeu baru mencairkan anggaran awal, sementara untuk tambahan, Kemendikbud harus menjalani prosedur pencairan anggaran.
No comments:
Post a Comment