Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuk T. Purnama (Ahok) kesal dengan budaya PNS Pemprov DKI yang selalu melakukan mark up atau menggelembungkan harga untuk proyek. Budaya ini akan ia segera tertibkan.
"Banyak sekali pengadaan barang di DKI nih terlalu mahal, nah itu yang kita potong. Kan gila, beli aqua seribu, bilangnya lima ribu misalnya begitu, ya nggak masuk akal, itu yang kita potong, bukan aquanya yang tidak dibeli, gitu loh. Kalau sampai volume yang dikurangin, kita penjarain pejabat itu, brengsek dia," tegas Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Rabu (24/4/2013).
Pernyataan ini dilontarkan Ahok terkait dengan mangkraknya proyek jalan non tol Tanah Abang-Kampung Melayu saat ini karena dihentikan oleh salah satu kontraktor yang belum dibayar, yaitu Istaka Karya.
Seperti diketahui pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, awalnya jalan non tol tersebut dijadwalkan selesai Juni 2012. Namun target tak tercapai, sampai diubah hingga akhir 2012, walaupun sudah diubah tetap saja tak mencapai target hingga kini.
Pada saat ini, Ahok meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit proyek ini, kenapa dana bisa kurang dan proyek terus molor.
Thanks for reading: Ahok Cerita Soal Budaya Mark Up Pemprov DKI Jakarta
"Banyak sekali pengadaan barang di DKI nih terlalu mahal, nah itu yang kita potong. Kan gila, beli aqua seribu, bilangnya lima ribu misalnya begitu, ya nggak masuk akal, itu yang kita potong, bukan aquanya yang tidak dibeli, gitu loh. Kalau sampai volume yang dikurangin, kita penjarain pejabat itu, brengsek dia," tegas Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Rabu (24/4/2013).
Pernyataan ini dilontarkan Ahok terkait dengan mangkraknya proyek jalan non tol Tanah Abang-Kampung Melayu saat ini karena dihentikan oleh salah satu kontraktor yang belum dibayar, yaitu Istaka Karya.
Seperti diketahui pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, awalnya jalan non tol tersebut dijadwalkan selesai Juni 2012. Namun target tak tercapai, sampai diubah hingga akhir 2012, walaupun sudah diubah tetap saja tak mencapai target hingga kini.
Pada saat ini, Ahok meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit proyek ini, kenapa dana bisa kurang dan proyek terus molor.
No comments:
Post a Comment